Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Publications

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



  • Profesionalisme vs politik : Tanri Abeng menjawab
    Bib ID 2376832
    Format Book
    Author Abeng, Tanri
    Publisher Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002.
    Description xx, 191 p. ; 18 cm. 
    ISBN 9792038159 
    Subject Government business enterprises – Indonesia – Management.| Business and politics – Indonesia
    Other Authors Sudarmadi.| Faizal, Akbar

    Summary
    Ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN, salah tugas Tanri Abeng adalah memperbaiki kinerja BUMN dari yang dulu sebelumnya hanya beban APBN menjadi lumbung pembayar utang Negara. Lewat konsep dasar programnya yang sering disebutnya blue print BUMN, yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi, Tanri melakukan berbagai gebrakan yang seringkali tidak popular.

    Resistensi terjadi di sana-sini khususnya dari “ raja-raja kecil” yang tidak ingin kehilangan kekuasaan di BUMN yang telah dikangkanginya. Sikutan dari kiri-kanan juga dating baik dari menteri departmen teknis, politisi maupun calo-calo jabatan yang demikian marak saat itu.Di Garuda Indonesia, Tanri menemukan 22 jenis korupsi, mulai dari harga sewa pesawat hingga tisu. Ada pula menteri yang ingin menguasai distribusi minyak goring dengan cara ‘menembak’ langsung ke Presiden Soeharto.

    Latar belakang Tanri Abeng sebagai mantan pemimpin puncak perusahaan swasta nasional dan multinasional menghadapkannya pada sebuah kondisi, dimana profesionalisme yang dianutnya secara murni dengan kondisi BUMN yang tak juga pernah bisa melepaskan diri dari tentakel-tentakel politik, bahkan hingga hari ini. Satu hal yang pasti, Tanri Abeng telah menetapkan garis kebijakan yang ideal untuk pengelolaan dan pengembangan BUMN sebagai sebuah entitas bisnis.