Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Press

Back

Bicara Biaya Inefisiensi Manajemen Pemilu 2009

Tanri Abeng – Pakar Manajemen

Pemilu Kali Ini Termahal & Terburuk Dalam Sejarah
Membahas evaluasi Pemilu 2009 seakan tidak ada habisnya. Berbagai bukti riil, kelemahandalam proses pemilu legislative, satu per satu dibeberkan dibeberkan dimuka publik. Mulai kisruh daftar pemilih tetap (DPT), money politics, surat suara tertukar sampai isu boikot pilpres ikut mencuat.
Elite politik yang merasa dirugikan terus bergerilya membongkar dugaan kecurangan dalam proses pemilu legislatif 9 April lalu.Sementara itu, blok elite politik lainnya berusaha meyakinkan pemilu harus tetap berjalan dengan mengajak semua pihak memaklumi kelemahan yang ada.
Sayangnya, bagi Pakar Manajemen ,Tanri Abeng, pertarungan politik tentang gagal tidaknya pelaksanaan pemilu seperti tanpa gagasan substantive. Tidak ada solusi dan hanya sekedar komoditas politik.
Padahal, menurut anggota Dewan Penasihat Golkar ini, penyebab kisruh pelaksanaan pemilu itu sangat sederhana.
Apa saja penyebabnya dan sesederhana apa masalahnya?  Berikut penuturan Chairman Executive Center For Global Leadership (ECGL), Tanri Abeng, kepada Rakyat Merdeka di Jakarta.

Apa alasan Anda menilai perdebatan seputar pelaksanaan pemilu sejauh  ini tidak substantive ?
Di alam demokrasi sekarang ini, wajar saja semua bebas bicara dan mengeluarkan pendapat. Sayangnya, terkait kisruh pelaksanaan pelilu, pihak atau elite yang berekepntingan tidak mencari solusi bersama. Saya rasa sekarang rakyat dalam posisi semakin bingung dan bimbang menentukan ukuran kebenaran dari kompleksitas masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu,

Menurut Anda, pelaksanaan pemilu kali ini seperti apa ?
Pemilu kali ini masuk kategori terburuk. Jika dibandingkan dengan Pemilu 1955, kondisi sekarang ini jauh lebih memprihatinkan. Bahkan, jauh lebih karut marut dibandingkan pemilu 10 tahun lalu. Partisipasi public yang merosot dari 90% pada Pemilu 1999, 70% pada Pemilu 2004, menjadi hanya sekitar 60% pada 2009.

Penilaian Anda itu dari sudut apa ?
Apabila dirunut, kisruh pemilu berakar pada masalah manajemen. As simple as that. Sebagai praktisi dan pembelajar manajemen, saya sangat prihatin melihat beberapa masalah manajerial yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini sebenarnya bisa dihindari jika para penyelenggara pemilu (KPU dan pemerintah) mau belajar dari kesalahan masalah lalu.

Mengapa Anda kritisi KPU dan pemerintah sebagai penyelenggara pemilu ?
Secara eksplisit, akuntabilitas pemilu ada di pundak KPU. Akan tetapi, jika dirunut pada tingkat lebih atas, akuntabilitas ini juga berada pada eksekutif dan legislative yang memilih KPU.  Tidak bisa tidak, KPU disusulkan oleh tim ad hocyang ditetapkan presiden. Kesimpulannya, eksekutif dan legislatif harus memikul akuntabilitas gagal tidaknya pelaksanaan pemilu.

Problem apa yang Anda lihat dari penyelenggara pemilu kemarin ?
Ada problem manajemen dalam pemilu. Penyelenggara pemilu tidak melakukan perencanaan, organisasi dan implementasi yang sistematis. Pemilu adalah hajatan akbar nasional yang diselenggarakan secara berkala. Mestinya beberapa masalah tidak muncul jika saja ada planning, organizing, leading dan controlling yang efektif.

Bagaimana Anda menilai masalah DPT ?
Masalah DPT jika ditinjau dari sudut pandang manajemen adalah masalah tertib administrasi. Kurangnya koordinasi antara KPU dan Depdagri sebagai representasi pemerintah dalam melakukan pendataan pemilih sangat mencolok. KPU sepertinya menerima data begitu saja tanpa melakukan verifikasi data yang diberikan Depdagri.

Konsekuensinya apa ?
Jika ditinjau lebih dalam, kesalahan dalam DPT memiliki konsekuensi pada penghilangan hak dasar warga Negara untuk  dipilih dan memilih yang telah diatur dalam UUD 1945. Lebih jauh,  hal ini berimplikasi terhadap validitas dan reliabilitas hasil penyelenggaraan pemilu.

Contoh ketidakmampuan manajemen lainnya ?
Masalah kertas suara yang tertukar bukan saja pada tingkat TPS bahkan sampai provinsi merupakan bukti nyata ketidakmampuan penyelenggara pemilu memanajemeni logistic. Saya bisa bandingkan dengan praktek manajemen logistic di perusahaan swasta yang pernah saya pimpin. Mendistribusikan ribuan item produk ke jutaan outlet dengan hamper tidak ada kesalahan.
Selain itu, alokasi sumber daya yang tidak tepat seperti penggunaan teknologi informasi yang tidak dapat diandalkan dengan investasi sangat besar tapi hasilnya masih menunggu dari pengitungan suara nasional. Juga percetakan kertas suara yang diulang karena kesalahan KPU dan KPUD memverifikasi data calon, logistic yang tertukar sehingga menuntut pemilu ulang untuk beberapa daerah.

Kegagalan manajemen berdampak pada apa saja ?
Tidak hanya dari  social cost yang tidak terhitung, tetapi juga economic cost yang harus diterima. Dari segi social cost, banyak partai dan calon legislatif yang melakukan protes terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu. Pada umumnya mereka mempertanyakan DPT, logistik pemilu, ketidaksiapan pelaksanaan pemilu dari tingkat pusat sampai kelurahan dan desa.

Bagaimana dengan economic cost ?
Berapa besarnya uang yang harus dikeluarkan untuk pemilu akibat dari permasalahan yang muncul. Apalagi ada pemungutan suara ulang dan susulan di berbagai daerah. Kerugian materi lebih parah lagi jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan.
Untuk 100 persen pemilih ternyata hanya 60 persen tingkat partisipasinya. Sehingga, sekitar 40 persen anggaran telah dihabiskan secara tidak efisien. Jika dibandingkan pemilu periode sebelumnya, pemilu kali ini costly (termahal) dalam sejarah. Belum lagi jika terjadi ketidakpuasan public yang mengarah pada situasi chaos. Biaya pemilu kali ini un-measurable (tidak lagi terhitung). Siapa lagi yang bertanggung jawab ?

Untuk pemilu lebih baik, apa solusi menyeluruh dari Anda ?
Pertama, harus ada system dan lembaga penyelenggara yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kompetisi professional. Ke depan, KPU haruslah menjadi lembaga yang memiliki penataan yang berbasis pada system serta dimanajemeni manusia-manusia yang memiliki kompetensi professional.
Kedua, waktu, biaya dan hasil harus terukur dengan baik. Harus ada ukuran dan criteria keberhasilan penyelenggaraan sebagai indicator akuntabilitas publik. Sehingga, hasil dari proses pemilu menjadi legitimated. Ketiga, hendaknya berpedoman pada prinsip dan kaidah manajemen sehingga proses planning, organizing, leading dan controlling dapat berjalan efektif. Keempat, ahrusnya lembaga penyelenggara pemilu disistematisasi secara professional.
Para penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah dipersiapkan lima tahun sebelumnya. Secara kelembagaan harus diinstitusionaliasi dan SDM-nya dilatih serta dikembangkan. Sehingga mereka akan secara professional, selain integritas telah siap menjadi pelaksana professional dalam penyelenggara pemilu.  (GO)

Source :  Rakyat Merdeka, Sabtu 25 April 2009

Back