Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Press

Back

Tanri Abeng Batalkan Proyek Keluarga Cendana

Jakarta,Kompas
Kantor Menneg Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membatalkan 79 proyek yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), termasuk proyek yang terkait dengan perusahaan milik keluarga Cendana. Proyek yang dibatalkan itu sediannya dilaksanakan perusahaan milik keluarga mantan Presiden Soeharto, antara lain PT Aryoseto Wijoyo, PT Citra Lamtorogung Persada, PT Humpus Terminal Peti Kemas, PT Humpus (holding) dan PT Bimantara.

Menneg PBUMN / kepala korupsi di lingkungan BUMN, Pembina BUMN, Tanri Abeng, mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/7). Menurut Tanri, proyek yang dibatalkan pada umumnya tidak mengikuti tender tetapi hanya dengan penunjukan langsung.

Selain itu, Tanri Abeng juga membatalkan sejumlah proyek BUMN yang terkait dengan Salim Grup, Grup Poleko (milik Keluarga Baramuli), dan Grup Ciputra. Pembatalan kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia IV dengan Grup Poleko dan Grup Ciputra itu berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan kawasan Manado (Sulut).

Menurut Tanri Abeng, nota kesepakatan dengan dua grup usaha itu telah dibatalkan sejak tanggal 13 Oktober 1990. karena dilakukan dengan penunjukan langsung, tidak melalui tender. “kedua grup usaha semula hendak melakukan kerja sama usaha dengan PT Pelindo IV”, kata Tanri Abeng.

Muluskan Habibie
Pada kesempatan itu, para wartawan mengajukan serangkaian pertanyaan misalnya siapa saja pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN, apakah pengumuman KKN sekedar “iklan politik” untuk memuluskan Habibie menjadi Presiden, apakah benar Menneg PBUMN menjual BUMN dengan harga murah agar bisa mendapat dana cepat untuk kepentingan money politics.

Tanri Abeng tidak menjawab seluruh pertanyaan itu. Menurut dia, pembatalan proyek BUMN tidak terkait dengan masalah pelanggaran hokum akan tetapi jika ada indikasi pelanggaran hokum, akan diserahkan kepada kejaksaan seperti misalnya kasus direksi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Jamsostek. “Untuk tindakan hokum, bukan kita lagi yang mengurus tetapi kejaksaan,”kilahnya.

Karena yang diumumkan hanya berapa kontrak-kontrak yang bernuansa KKN, Tanri Abeng tidak bisa menyebutkan besarnya kerugian Negara. “yang bisa kita umumkan sekarang, dari temuan yang kita dapatkan Negara dapat menghemat biaya sebesar Rp.465,2 milyar dan 991,3 juta dollar AS,” ungkapnya.

Tanri Abeng menyebutkan, 79 proyek yang dibatalkan berasal dari 173 kontrak yang melibatkan 17 BUMN. Selain yang di batalkan, ada 25 proyek yang ditender ulang, renegosiasi, dan direstrukturisasi. Sedangkan 59 proyek lainnya dalam proses penyelesaian dan diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) untuk diteliti.

“Sementara sepuluh proyek dilanjutkan dengan kontrak baru dan lainnya setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut diketahui tidak berindikasi KKN,” ungkap Menneg PBUMN.

Tanpa Tender
Menurut data proyek BUMN yang dibatalkan, kerja sama PT Bukit Asam dengan PT Aryoseto Wijoyo dibatalkan karena tanpa tender sehingga meski pekerjaan telah selesai namun kualitas mesin dibawah standar proyek yang dikerjajan meliputi pengadaak satu unit mesin briket batu bara dan pemasangannya di Gresik dengan nilai kontrak RP.20 milyar.

Pembatalan dengan PT Citra Lamtorogung Persada (PT CLP) terkait dengan proyek pengelolaan terminal penumpang di Bandara Adi Sumarno (solo) Jateng dengan PT Angkasa Pura I, serta pembangunan dan pengelolaan bandara baru pengganti Bandara Polonia Medan bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II.

Sedangkan pembatalan kerja sama PT Pelindo II dengan PT Salim Grup berkaitan dengan proyek pengembangan pelabuhan ciwandan, Banten. Nota kesepakatan (MoU) dengan kelompok usaha Salim telah berakhir 1 Agustus 1997, dan telah dibatalkan melalui surat Direksi PT Pelindo II tanggal 25 Juni 1998.

PT. Pelindo II juga telah membatalkan kerja sama dengan PT Humpuss Terminal Peti Kemas dalam pembangunan jalan akses di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sedangkan pembatalan dengan PT Humpus (holding) berhubungan dengan rencana kerja sama penggunaan tanah Pelabuhan Tanjung Priok untuk penimbunan bahan baker minyak (BBM) di Kali baru.

(Sumber : Kompas, Rabu, 21 Juli 1999)

Back