Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Press

Back

KONDISI POLITIK MENJADI PERTANYAAN WAJIB INVESTOR

Catatan “Roadshow” Meneg P-BUMN ke AS

Jakarta, kondisi dan perkembangan terakhir politik dan keamanan Indonesia menjadi perhatian public investor Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki minat dan niat menanamkan modal di Indonesia. Hal itu mengemuka pada roadshow privatisasi Menteri Negara P-BUMN Tanri Abeng beserta rombongan ke sejumlah kota di Eropa dan AS mulai 4 Juli hingga 18 Juli 1999.

Seperti diketahui, BUMN diharapkan berperan memberikan konstribusi mengurangi beban APBN melalui percepatan pembayaran utang Negara. Untuk itu pemerintah mencanangkan program reformasi BUMN yakni retrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi.

Dalam hal ini, Tanri Abeng  bersama rombongan pada roadshow bertemu langsung dengan para  fund manager. Tujuannya, mensosialisasikan serta mempromosikan program privatisasi sejumlah asset penting BUMN Indonesia kepada investor asing.

Pada akhir perjalanan, Tanri Abeng mengungkapkan kegembiraannya sebab presentasi program privatisasi BUMN itu mendapatkan tanggapan positif para Fund Manager. Tanggapan para direktur perusahaan besar yang belum dikenal public Indonesia, melainkan juga dikemukakan langsung oleh para opinion leader semacam Henry Kissinger (Mantan Menteri Luar Negeri AS yang kini menekuni bidang bisnis), Chief Executif Officer (CEO) General Electrik Jack Welch, Managing Director Soros Fund Management LLC, David Cowitz, serta Presiden dan Chairman Bank Exim AS, James A Harmon.

“Langkah yang mereka lakukan atau apa yang mereka suarakan menjadi acuan atau setidaknya didengar dan bahkan diikuti oleh para politisi maupun pengusaha lain sehingga secara tidak langsung mereka menjadi Public relation  yang efektif baik dari segi bisnis dan pilitik,” ungkap Tanri Abeng mengenai para opinion Leader dimaksud.

Kissinger memuji langkah privatisasi Indonesia lebih sistematis dan transparan disbanding Thailand dan Korsel. David Cowitz dari Soros Fund bahkan berjanji mempersiapkan sebuah model pemupukan dana guina investasi di Indonesia secara aman. James A harmon siap membuka bisnis baru dan menjanjikan memberi trade facility.

Kendati demikian, tampaknya langkah dan target privatisasi selanjutnya tak cukup hanya dengan modal komentar dan sambutan positif para investor asing. Sebab dibalik itu, berdasarkan pengamtan Pembaruan yang mengikuti roadshow di sejumlah kota di AS, terdapat kesan kental bahwa para investor asing tetap mempertanyakan jaminan kondisi politik dan keamanan Indonesia yang stabil.

Douglas L Tinsler, senior Vice President Global Devision Chemonics, salah satu peserta makan malam di Kedubes RI di Washington DC kepada Pembaruan mengungkapkan, pengusaha atau pemerintah sangat berperan dalam kelancaran program ini. Seperti contoh yang diungkapkan, perusahaannya sedang mengelola privatisasi di sebuah Negara di Amerika Selatan dan Eropa Timur. Privatisasi itu mendeg gara-gara campur tangan pemerintah setempat yang menginginkan ini itu sehingga mengganggu kerja professional jalannya privatisasi.

Dalam perjalanan itu, sejumlah pertanyaan – pertanyaan mengenai kondisi politik terakhir pasca Pemilu Indonesia seperti menjadi pertanyaan wajib yang harus di jawab Tanri. Kesannya menjadi lucu ketika para pebisnis skala Internasional itu menanyakan pertanyaan umum yang sering dilontarkan masyarakat Jakarta di warung-warung kopi, warteg, terminal atau tempat umum lainnya. Ada yang menanyakan, siapa kira-kira yang akan menduduki kursi kepresidenan RI mendatang ? Habibie, Megawati atau ada yang lain?
Ketika rombongan Tanri Abeng bertemu dengan Managing Director World Bank. Sven Sandstrom dan wakilnya Michael Severino, muncul pertanyaan, berapa perolehan suara PDI perjuangan pimpinan Megawati ?
Mendapat pertanyaan itu, berapa staf menteri terpaksa berhitung berdasarkan informasi terakhir yang mereka dapat dan kemudian Tanri mengungkapkan lima besar urutan perolehan kursi sementara.mendiskripsikan pengalaman itu tak pelak membuat geli mengingat mereka yang bertanya kepada Tanri itu bukanlah sopir bajaj, sopir mikrolet, atau milik warteg di Jakarta yang awam soal politik dan ekonomi Internasional, utamanya Indonesia.

Analisis mengenai perkembangan politik dan ekonomi tentu sudah mereka ketahui baik dari media massa, internet, atau bahkan langsung dari perwakilan mereka di Indonesia atau Asia. Namun, kenyataannya pertanyaan itu menjadi agenda mereka untuk disampaikan kepada Tanri.

Mengapa demikian? Ternyata pertanyaan itu kemudian bermuara pada inti persoalan : apakah program privatisasi akan terus berjalan konsisten ketika pemerintahan baru terbentuk? Apakah masih ada kantor kementerian Negara P-BUMN? Demi kejelasan itulah para investor itu perlu mendapatkan keterangan selengkapnya dari Tangan pertama dalam hal ini Tanri Abeng yang berada di cabinet Habibie.

Tanri mengungkapkan kedatangannya “menjajakan” BUMN dengan memposisikan dirinya bukan sebagai birokrat melainkan sebagai businessman yang bertemu dengan mitra bisnis. “saya lebih mudah bicara bisnis sebab bicara poltik saya bukan ahlinya.” Kata Tanri yang pernah mendapat julikan manager 1 milyar ini.
Namun kenyataannya, persoalan politik tak bisa dipisahkan sama sekali dengan soal ekonomi dan pembangunan suatu Negara. Dalam pembicaraan soal privatisasi. Kissinger bahkan sempat melontarkan pertanyaan “sulit”. Apakah ada campur tangan AS pada pemilu dan pemilihan Presiden di Indonesia? Henry yang memuji langkah privatisasi BUMN itu juga mengungkapkan, dugaannya bahwa akan terjadi kerusuhan besar dan berkepanjangan setelah Soeharto lengser, ternyata tak menjadi kenyataan.
 “Indonesia memang unpredictable,” katanya. Kondisi yang susah diterka inilah yang membuat para investor perlu mendapat kepastian.

Kehati-hatian
Oleh sebab itu soal politik dan keamanan yang mengemuka pada roadshow ini tak berlebihan bila dicermati sebagai rasa kehati-hatian investor asing mengingat Indonesia sedang dalam rangka peralihan kepemimpinan pemerintahan. Masuk akal bila para investor itu meraba dengan pertanyaan, jangan-jangan dikemudian hari pemerintahan baru tiba-tiba campur tangan terhadap BUMN dan “mengobok-obok” usaha mereka.

 “Jauh-jauh hari pimpinan partai dan politisi telah sepakat dengan IMF dan Bank Dunia bahwa mereka akan mendukung penuh program perbaikan perekonomian Indonesia.” Ungkap Tanri menjawab keraguan para peserta presentasi.

Tanri menjelaskan telah terjadi perubahan kebijakan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. “Jadi  Indonesia sekarang ini benar-benar Indonesia Baru.” Ungkapnya dan sejumlah stafnya hanyalah salah satu bagian kecil dari mesin politik dan perekonomian Indonesia.
Tanri boleh optimistis bahwa investor asing akan dating ke Indonesia. Tapi optimistis itu bisa saja tiba-tiba bikin ulah membuat kacau Negara. Situasi keamanan seperti di Aceh, perkembangan timor timur maupun di Jakarta Sendiri, tentu saja menjadi acuan para investor asing untuk mengambil keputusan, jadi atau tidak menanamkan investasinya.

Sensitif
Dubes Indonesia untuk AS, Prof.Dr.Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengungkapkan, investor AS memang sensitive. Sehingga tak mengherankan bila Dorojatun mengungkapkan kekesalannya terhadap media asing yang sering memberitakan kondisi Indonesia tidak secara proporsional dan cenderung bombastis. “Bayangkan hanya kebakaran salah satu pertokoan di Pasar Minggu, Jakarta disebutnya Indonesia sedang kacau, padahal Pasar Minnggu hanyalah salah satu kecamatan kecil disbanding keseluruhan Negara Indonesia.” Katanya.

Sebab itu semua pihak yang bermain di arena perpolitikan negeri tercinta ini diharapkan mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan golongan atau partai. Dengan begitu, perekonomian Indonesia yang kini sedang merangkak naik ( suku bunga yang terus menukik dan mulai positifnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang negative serta menguatnya rupiah) tak akan kembali terjerambab.

Seperti diberitakan, dalam APBN tahun anggaran 1999/2000, pemerintah menargetkan kontribusi BUMN sebesar Rp.17 triliun (dari privatisasi Rp.13 triliun dan penerimaan deviden Rp. 4 triliun). Hingga mei 1999 telah terealisir Rp. 8 milyar lebih atau 51,69 persen dari target.

Masing-masing dari privatisasi PT.Pelindo II dan III, PT Indofood (tahap II), dan PT Telkom Tbk. Serta deviden BUMN (Persero) dan non BUMN (Pertamina dan BI). Yang sedang dipersiapkan privatisasinya adalah PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, PTPN III, pupuk Kaltim, PT. Aneka Tambang Tbk. Dan PT.Indosat Tbk. Diharapkan hasil privatisasinya dapat memenuhi target penerimaan APBN 1999/2000 dari privatisasi BUMN sebesar Rp.13 triliun.
Dari pengalaman, target privatisasi 1998/1999 tak mencapai sasaran. Menurut Tanri, hal itu disebabkan antara lain perubahan di bidang politik yang sangat drastic serta krisis ekonomi. Semua berharap hal ini tidak terulang.

Pembaharuan/Dwi Argo Santosa
(Sumber: Suara Pembaharuan, Selasa, 20 Juli 1999)

Back