Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Contact Us Links Sitemap FAQ Guest Book
 
About TA
Projects
Philanthrophy
Speaker's Engagement
Publications
Press Release
TA Hot Topics
Photo Gallery

TA Speech at 5th WIEF
TA Dialog with FOR
Speaker's Engagement

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Back

KEPEMIMPINAN NASIONAL: HARUS TRANSFORMASIONAL BUKAN TRANSAKSIONAL

Pada tulisan opini di Kompas yang berjudul ‘Manajemen Resuffle’ (KOMPAS: Sabtu, 3 Desember 2005) saya telah mengemukakan rumusan bahwa ‘negara-bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilihnya’. Kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dari leader dan follower yang berinteraksi secara terorganisir dan sistematis untuk mencapai tujuan negara-bangsa. Salah satunya adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pencapaian sasaran ini sangat terkait kemampuan negara bangsa untuk secara efektif bersaing dalam perspektif globalisasi.

Daya saing global Indonesia terus merosot. Di antara negara ASEAN, daya saing global Indonenesia terus mengalami penurunan, pada tahun 1999 Indonesia di peringkat 37, tahun 2006 peringkat 50 dan  tahun 2007 merosot di peringkat 54, jauh tertinggal dari Singapura (7), Malaysia (8), bahkan Thailand (21). Globalisasi ditandai dengan kompetisi yang sangat tinggi (hyper-competition). Tiap keunggulan daya saing organisasi/negara-bangsa yang terlibat dalam permainan global (global game) menjadi bersifat sementara (transitory).

Daya serap pasar tenaga kerja sangat rendah. Di Pemprov DKI, lebih dari 39.000 pencari kerja besaing untuk memperebutkan 950 lowongan. Untuk sektor swasta, lebih dari 110.000 pencari kerja bersaing untuk memperebutkan 500 kesempatan kerja di Trans TV pada bulan Januari 2007. Dari kedua hal ini, tampak jelas betapa langkanya kesempatan kerja dan daya serap tenaga kerja di indonesia. Apabila tidak segera ditangani, hal ini akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan tanpa memperdebatkan angka pengangguran dan kemiskinan, kita belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi negara-bangsa. Tidak mengherankan jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keemimpinan nasional terus menurun. Lalu, apa yang salah dengan kepemimpinan nasional?

Kita sadar bahwa pergantian kepemimpinan negara yang demikian sering - empat kali dalam enam tahun - ditengah-tengah euphoria demokrasi, telah membuat kita kehilangan konsistensi kebijakan (policy consistency) sebagai basis dari implementasi manajemen pembangunan negara.  Lebih dari itu, kepemimpinan yang berganti tanpa perencanaan atau succession planning telah membuat manajemen bangsa ini kehilangan sense of urgency serta penempatan prioritas yang tepat.  Waktu berjalan dengan cepatnya, ditengah-tengah dinamika dunia yang telah datar (the world is flat menurut Friedman) dan negara bangsa Indonesisa telah kehilangan “momentum“ yang seharusnya dapat dimanfaatkan kalau saja pembangunan infrastruktur dan aliran dana investasi dapat diciptakan.  But nothing will significantly happen without the vision, value and the courage of national leadership.

Kepemimpinan merupakan sebuah proses pembelajaran dan praktek, dia bukanlah sebuah posisi ataupun jabatan yang diberikan. Jabatan bisa kita dapatkan karena uang, hubungan kekeluargaan, ataupun kolusi (KKN). Kepemimpinan adalah sebuah proses yang akan membentuk seorang pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (integrity), bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (knowledge), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication). Juga sebuah proses yang akan membentuk seorang pengikut (follower) yang didalam kepatuhannya kepada pemimpin, tetap memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independen.

Kita harus mampu melaksanakan proses turnaround lebih cepat, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diimbangi dengan stabilitas dan pemerataan pembangunan. Mungkinkah, dalam kondisi hampir serba terkebelakang ini, kita dapat memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini secara efektif?   Tantangan kepemimpinan manajemen bangsa ini, khususnya pada tatanan kepemimpinan atau leadership adalah bagaimana membangun sambil berbenah, dan berbenah sambil membangun.

Tidak bisa menyelesaikan masalah negara-bangsa yang kompleks sekaligus. Harus ada prioritas. Namun perlu perencanaan strategis serta proses pembelajaran yang berkesinambungan baik dari keberhasilan, maupun dari kegagalan. Kompleksitas permasalahan membuat kita bingung harus mulai dari mana. Kalau saja kita dapat menyepakati bahwa sesungguhnya negara-bangsa Indonesia belumlah seluruhnya keluar dari krisis multidimensi, dan proses demokratisasi belum pula memberikan kontribusi riil dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi sesuai dengan harapan bangsa, maka kita dapat beranjak dari titik tolak yang jelas. Organisasi/negara bangsa dituntut untuk secara terus menerus mentransformasi seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi organisasi/negara-bangsa, dan karenanya dibutuhkan karakter kepemimpinan yang transformasional.

Kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang sering disebut sebagai "the Four I's".

  • karakter/perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya menghormati, mempercayai dan bersedia bekerja sama secara sadar;
  • perilaku pemimpin yang mampu mengembangkan inspirasi dan motivasi para pengikutnya, sekaligus menunjukkan komitmennya dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi;
  • karakter/perilaku pemimpin yang mampu menumbuhkan ide-ide kratif dan inovatif, memberikan solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi negara bangsa, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi; dan
  • pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan; dan
  • karakter pemimpin yang memiliki ketulusan dan keikhlasan melakukan pendelegasian dan menerima pertanggungjawaban, berfikir sistem –tidak ad-hoc- termasuk mau dan mampu memikirkan rencana suksesi kepemimpinan nasional.

Apakah negara-bangsa memiliki calon pemimpin yang memiliki karakter ini?

Karakter kepemimpinan transaksional didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggungjawab mereka, para pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi dengan mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya.

Celakanya, meski kita memahami karakter kepemimpinan transformasional, tetapi justru karakter kepemimpinan transaksional yang diterapkan hampir di semua level organisasi/negara-bangsa. Kepemimpinan transaksional memunculkan budaya birokrasi yang sangat kental. Dibutuhkan kerelaan dari pemimpin organisasi/negara-bangsa untuk melakukan transformasi baik secara struktural maupun kultural agar upaya untuk mensejahterakan rakyat, sebagai cita-cita kemerdekaan negara-bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat segera tercapai.

Kita telah mengikuti betapa maraknya kampanye dari beberapa orang yang memiliki minat atau bahkan ambisi yang besar terhadap kepemimpinan nasional. Apakah mereka memiliki karakteristik kepemimpinan transformasional sebagaimana diharapkan, atau mereka tidak menyadarinya dan masih terlarut dalam euphoria demokrasi. Bagi penulis, kepemimpinan transformasinal tidak memberikan ruang dikotomi antara tua-muda, laki-perempuan, Jawa atau Luar Jawa yang terpenting adalah terpenuhinya kriteria kepemimpinan transformasional. Bukannya tetap mempertahankan kepemimpinan transaksional. Selagi kepemimpinan transaksional yang dijalankan, maka negara bangsa tidak akan mampu melakukan transformasi dan melakukan turn-around .

Tapi cukup disayangkan, titik temu ini belum mampu memberikan proses ‘sinergy’ kepemimpinan nasional yang seharusnya menjadi semakin transformatif. Itu yang sampai sekarang belum begitu tampak, sehingga terus-menerus menggerogoti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perpaduan dua kompetensi yang berbeda yang apabila mampu disinergikan, dalam disiplin kepemimpinan manajemen, akan memberikan daya transformasi yang luar biasa. Atau dengan kata lain akan mampu men-turn araund negara-bangsa dari keterpurukan menuju kondisi pertumbuhan yang berkesinambungan.

Betapa negara-bangsa masih berkutat dengan pola kepemimpinan yang transaksional yang jelas-jelas tidak akan mampu membawa transformasi dan melakukan turn-around. Sangat menyedihkan ketika Presiden dan Wapres sampai turun langsung menjelaskan detail implementasi konversi minyak tanah ke gas. Apakah tidak ada lagi isu atau tugas negara yang lebih urgent dan strategis?

Jika saja kepemimpinan transformasional yang diterapkan dalam mengelola negara-bangsa, konversi minyak tanah ke elpiji, atau harga sembako yang terus melonjak, pemberian subsidi BBM, maka tidak seharusnya Presiden atau Wapres yang harus turun tangan. Cukup didelegasikan kepada menteri atau pejabat terkait lainnya. Visi kepemimpinan nasional sudah jelas, hanya saja lemah dalam tataran ‘bring vision into action’ atau dalam bahasa lain ‘transformasi’. Implementasi program tidak jalan, proses motivasi dan pemberdayaan juga tidak jalan.

Tanggung jawab kepemimpinan nasional antara lain

  • mampu menerjemahkan visi kepemimpinan nasional ke dalam rencana strategis;
  • mampu membangun trust dan tim kerja (kabinet) yang solid dan kompetens;
  • mampu membangun sistem dan disiplin manajemen;
  • mampu membangun dan mewujudkan akuntabilitas publik; dan
  • mampu membangun sistem suksesi.

Apabila Presiden atau Wapres tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka mereka dapat dinyatakan gagal dalam menjalankan kepemimpinan nasional. Sebagai contoh dalam hal melakukan pemilihan menteri, hendaknya tidak disasarkan atas transaksi politis dengan Partai Politik, akan tetapi didasarkan pada kompetensi untuk menerjemahkan visi kepemimpinan nasional, kemampuannya bekerjasama dengan menteri lain, dan kemampuannya untuk menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan jabatan dan posisinya.

Jabatan menteri harus berbasis kemampuan untuk memimpin sekaligus memanage. Kompetensi manajerial dan leadership harus menjadi syarat utama. Menteri atau pejabat lainnya harus memiliki daya kreasi dan inovasi untuk memecahkan problem dan menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu menunjukkan  akuntabilitas kinerja sesuai dengan posisinya. Hal itu yang tidak terdapat dalam kepemimpinan transaksional, dan celakanya mungkin hanya dilandasi oleh ketidakrelaan untuk berpindah ke dalam sistem kepemimpinan transformasional.

Dari perspektif kepemimpinan manajemen, kita dapat melihat masalahnya dari dua aspek:

  • Pertama, tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan sekaligus pertanggungjawaban final (terminal authority and accountability). Terlihat kasat mata bahwa banyak sekali pihak yang merasa berkepentingan dan bertanggungjawab. Sehingga seolah-olah bila menemui masalah, arah pertanggungjawabannya langsung ke Presiden dan Wapres. Itu against any management principle dan sangat menyedihkan. Maka, who is in charge? Apakah Pertamina, BP Migas, Kementerian Koperasi dan UKM atau siapa gerangan?
  • Kedua, terkait prinsip akuntabilitas.  Bangsa Indonesia memiliki kelemahan mendasar di empat K (Komunikasi, Koordinasi, Kerjasama dan Komitmen). Bila komunikasi buruk, otomatis koordinasi tidak berfungi. Jika koordinasi tidak berfungsi, kerjasama tidak akan jalan. Bila kerjasama kacau, akan mengakibatkan komitmen tidak ada.  Tanpa komitmen, maka tidak akan terjadi kesungguhan untuk memberikan best effort.  Kalau untuk memanajemeni konversi minyak tanah ke elpiji saja kita tidak mampu, bagaimana nasib bangsa yang kemakmurannya ditentukan oleh efektivitas manajemen nasional?

Sebagai catatan akhir, dosa terbesar dari kepemimimpinan atau sistem kepemimpinan adalah apabila tidak mampu membangun disiplin sistem dan membangun sistem suksesi dalam organisasi/negara bangsa. Patut kita merenungkan kembali leadership wisdom di bawah sebagai hasil akumulasi knowledge, skill dan attitude yang positif dalam konteks kepemimpinan. Ing ngarso sung tuladha - ing madya mangun karsa - tut wuri handayani: Leading – Inspiring – Motivating’.

Tanri Abeng, MBA
Pembelajar Manajemen danKepemimpinan; dan

Founder: Executive Center for Global Leadership

Back